Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Lebak, mengingat cukup besarnya peluang dan potensi yang masih dapat dikembangkan dan didayagunakan untuk peningkatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus pengembangan perekonomian daerah.
Kabupaten Lebak setiap tahunnya dapat meningkatkan luas panen rata-rata sebesar 6,65% selama 5 tahun terakhir, dari 94.747 Hektare luas panen atau 553.220 ton pada tahun 2014, meningkat menjadi 122.339 Ha atau 735.540 ton pada tahun 2018, sehingga produksi padi sawah rata-rata 7,50% setiap tahunnya.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Lebak, Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE, MM pada acara gerakan panen raya padi sawah dan percepatanan tanam padi musim tanam 2019 di Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam, Lebak, Banten (02/04/2019). Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Lebak, H. Ade Sumardi, SE, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Ir. H. Dede Jaelani, MM, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Ir. H. Agus M. Tauchid, M.Si, Kepala BPTP Banten Dr. Sudi Mardianto, Asda I Alkadri S.IP, M.Si, Asda II Budi Santoso AP, M.Si, Asda III Drs. Dedi Lukman Indepur, M.Si, dan sejumlah undangan lainnya.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 472 Tahun 2018, Kabupaten Lebak ditetapkan sebagai kawasan komoditas unggulan Pajale (Padi, Jagung dan Kedele), cabai, manggis, kelapa, kerbau dan durian. “Upaya pengembangan komoditas unggulan daerah tentunya akan menjadi perhatian serius kita bersama, selain pariwisata, ketahanan pangan juga akan diperkuat ” kata Iti.Bupati mengatakan, peningkatan produksi tanaman pangan kususnya padi harus tetap ditingkatkan setiap tahunnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Menurutnya, kebutuhan beras terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk.
“Kabupaten Lebak adalah pemasok beras terbesar bersama Kabupaten Pandegelang untuk kebutuhan masyarakat Banten dan juga karena Kabupaten Lebak telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Kabupaten yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan beras Jabodetabek oleh Kementrian Pertanian (Kementan)” katanya. Untuk diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menetapkan 10 Kabupaten sebagai
pemasok kebutuhan pangan Jabodetabek yakni Kabupaten Serang, Lebak, Pandegelang, Sukabumi, Lampung Selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang, dan Karawang.
Kata Bupati, permasalahan yang dihadapi petani pada saat panen raya adalah masalah harga, biasanya harga gabah atau beras pada saat panen jatuh dibawah harga pembelian pemerintah (HPP), bia
sanya petani akan menjual kepada para tengkulak karena lemahnya posisi tawar petani.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagai upaya pengendalian pasokan dan harga beras, pemerintah telah meluncurkan Program Sergap (Serapan Gabah Petani) yaitu satu program khusus untuk memastikan petani tidak dirugikan dan konsumen bisa mendapatkan beras dengan harga wajar.
Harga gabah ditingkat petani diatur HPP, yaitu dilevel Rp. 4.200/Kp Gabah Kering Pungut (GKP), atau Rp. 7.300 – 8.030/Kg beras, pelaksana program ini adalah Bulog, KTNI, TNI, BRI dan para penyuluh pertanian.
Untuk menghindari praktek ijonisasi , kita akan bentuk BUMD, nantinya akan membeli padi dari petani,” ucap Bupati.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M. Tauchid mendukung upaya Pemkab Lebak untuk membentuk korporasi padi dan pengembangan saran dan prasarana seperti jalan usaha tani, pembangunan jaringan pengairan, penyediaan alat dan mesin pertanian.
“Dengan adanya peningkatan produksi padi, diharapkan pendapatan dan kesejahteraan petani juga meningkat” ujarnya.
Kata Agus, dengan pengolahan dan pemasaran hasil, seperti penyediaan peralatan pasca panen untuk peningkatan kualitas diharapkan harga jual bisa lebih baik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, Dede Supriatna, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa Kegiatan Gerakan Panen Raya Padi Sawah ini adalah upaya untuk mendekatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak kepada masyarakat khususnya para petani, memotivasi dan mengapresiasi petani atas hasil panen dan mendorong petani untuk segera melakukan pengolahan tanah kembali menyambut musim tanam (MT) 2019. (DEI)
