Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, menggelar Rapat Koordinasi Mitigasi Kekeringan dan Peresmian Posko Mitigasi Kekeringan Kabupaten Lebak pada Senin (29/7/2019) bertempat Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak. Rapat Koordinasi tersebut melibatkan pihak – pihak terkait dalam upaya mitigasi atau serangkaian upaya untuk mengurangi adanya resiko bencana kekeringan yang terjadi tahun 2019 ini, yaitu Dinas PUPR khususnya bidang Sumber daya Air dan Kodim 0603/Lebak.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, Dede Supriatna, SST pada kesempatan tersebut meminta kepada semua pihak untuk bersama sama melakukan “aksi” agar resiko kekeringan dapat diminimalisir, seperti memaksimalkan pompa – pompa air di lokasi yang tersedia sumber air, melaksanakan pembersihan dan perbaikan saluran irigasi agar kebocoran saluran bisa diminimalkan, mengajak kepada dandim 0603/Lebak untuk mengecek kondisi saluran irigasi DI Cipanas yang terkena longsor, dan meminta seluruh petugas Babinsa diseluruh desa untuk turun minimal untuk menginventarisir kekeringan dan memotivasi petani yang terkena dampak.
Kepala Bidang sarana dan Prasarana, H. Nana Mulyana, STP, MA melaporkan bahwa sampai dengan periode Juli 2019, luas areal sawah yang terlaporkan mengalami dampak kekeringan sebanyak 2.347 hektar, meski belum ada yang terlaporkan mengalami puso. Nana Mulyana juga memaparkan beberapa tindakan yang telah dilaksanakan, diantaranya di Kecamatan Malingping, Banjarsari, Cibadak, Cigemblong, Cilograng, Leuwidamar, Maja, Rangkasbitung, Wanasalam, dan Kecamatan Sobang yaitu dengan pompanisasi dari sungai – sungai yang tersedia sumber airnya.
Kepala Bidang Produksi Pertanian, Iman Nurzaman Fasa, SP, MA mengungkapkan, luas pertanaman padi atau standing crop yang ada adalah hasil tanam petani periode April sampai dengan Juni 2019 tercatat 32.016 hektar ditambah luas tanam juli sekitar 6.995 hektar. Luas tanam yang besar tersebut membutuhkan perhatian yang intensif agar dampak kekeringan tidak semakin meluas. Iman Nurzaman Fasa berharap, pertanaman padi bulan April 2019 seluas 15.502 hektar dapat terselamatkan dan terpanen dengan baik oleh para petani.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Lebak, H. Dade menyampaikan beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas PUPR diantaranya memperbaiki beberapa Daerah Irigasi seperti di Cipanas. Bidang Sumber Daya Air sebagai siap membantu sesuai dengan program dan anggaran yang tersedia.
Sementara itu Pasiter Kodim 0603/Lebak manyampaikan siap mendukung upaya upaya mitigasi kekeringan di Kabupaten Lebak, dan akan memerintahkan personilnya untuk jaga atau piket di Posko Mitigasi Kekeringan Kabupaten Lebak. Kodim 0603/Lebak juga akan menerjunkan personil dalam rangka kerja bakti perbaikan saluran irigasi jika diperlukan dan akan memerintahkan setiap babinsa untuk menginventarisasi kekeringan dan solusi penanggulangannya.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak menyampaikan kesimpulan pada akhir rapat yaitu pertama, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Pihak terkait lainnya akan melaksanakan Mitigasi Kekeringan pada lahan sawah di Kabupaten Lebak, kedua, seluruh petugas pertanian (PPL) dan Babinsa akan diterjunkan dan menampung usulan – usulan kebutuhan penanggulan kekeringan, ketiga, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan akan menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati Lebak terkait mitigasi kekeringan dan mengusulkan kebutuhan biaya mitigasi kekeringan melalui dana BTT (Biaya Tak Terduga) APBD Kabupaten Lebak untuk tanggap darurat kekeringan, dan keempat, akan terus mengoptimalkan upaya swadaya masyarakat dalam menanggulangi ataupun mengurangi resiko kekeringan.
Rapat Koordinasi Mitigasi Kekeringan dilanjutkan dengan Peresmian Posko Mitigasi Kekeringan Kabupaten Lebak. Posko tersebut terletak di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, dan setiap hari ada petugas yang piket dari personil dinas dan personil Kodim 0603/Lebak. Fungsi dari Posko Mitigasi Kekeringan ini adalah sebagai pusat informasi dan koordinasi setiap upaya penanggulangan kekeringan, melalui posko ini diharapkan seluruh informasi dan penangganan kekeringan dapat langsung ditangani oleh posko tanpa menggangu tugas fungsional dari beberapa dinas terkait. (DEI)
